Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
Jenis: Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola Pelatihan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana perlu menyusun acuan dalam Pengelolaan Pelatihan Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
bahwa untuk meningkatkan nilai akreditasi sebagai upaya menjaga mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelatihan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menyusun mekanisme dalam pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016
Tata Cara Pendaftaran Kepesertaaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah pada Kanal Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2024
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018
Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu