Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria
Jenis: Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk mendorong program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana perlu mengelola dan mengembangkan kelompok keluarga berencana pria sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
bahwa untuk meningkatkan kesertaan pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi perlu dilakukan program dan kegiatan yang terintegrasi dalam peningkatan promosi, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui peningkatan peran dan pengelolaan kelompok keluarga berencana pria;
bahwa dalam meningkatkan kesertaan pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi belum adanya peraturan yang mengatur pengelolaan kelompok keluarga berencana pria;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan di Daerah
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api
Peraturan Dewan Ekonomi Nasional Nomor 1 Tahun 2024
Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ekonomi Nasional
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.558/2024
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Habitat Dasar Perairan Laut Dangkal