Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 23 Tahun 2020

Tata Kelola Amunisi di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2020
Jenis: Peraturan Badan Keamanan Laut

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan tata tertib administrasi dan penyeragaman pola tindakan tata kelola amunisi di lingkungan Badan Keamanan Laut, perlu diberikan panduan Penyelenggaraan Penatakelolaan Amunisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penatakelolaan materiil Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

  2. bahwa Penatakelolaan Amunisi yang dimulai dari penentuan kebutuhan sampai dengan pemusnahan pada hakikatnya dipengaruhi oleh sumber daya anggaran, sarana dan prasarana serta prosedur pengelolaan, maka perlu adanya pedoman Penatakelolaan agar terjadi keseragaman tindak;

  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Tata Kelola Amunisi di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota


Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011

Batas Maksimum Penyaluran Dana bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Pemberkasan Naskah Dinas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020

Pengembangan Nilai Budaya Kerja Lingkup Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021

Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor