Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
Ditetapkan pada tanggal 11 April 2023
Jenis: Peraturan Badan Informasi Geospasial
Jenis: Peraturan Badan Informasi Geospasial
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara dan kebutuhan organisasi.
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan di lingkungan Badan Informasi Geospasial, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pencabutan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2018
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware secara Wajib
Keputusan Menteri Agama Nomor 246 Tahun 2023
Setoran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial