Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019

Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan


Ditetapkan pada tanggal 27 November 2019
Jenis: Peraturan Badan Informasi Geospasial
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1529
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, diperlukan metode kartometrik pada kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;

  2. bahwa Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik berupa penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Wilayah Negara

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia