Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2021

Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021
Jenis: Peraturan Badan Informasi Geospasial

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rencana strategis Badan Informasi Geospasial untuk tahun 2020- 2024;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014

Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)


Peraturan Menteri Pertanian 42/PERMENTAN/OT.140/6/2012

Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia


Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 4 Tahun 2017

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Keamanan laut