Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021
Jenis: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka memenuhi dinamika organisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, terdapat ketetapan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi jabatan yang kosong karena pemangkunya berhalangan tetap dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) karena pemangkunya berhalangan sementara;

  2. bahwa adanya tugas tambahan bagi Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) yang cukup berat yaitu melaksanakan tugas definifnya dan tugas jabatan lain yang dirangkapnya sehingga menambah beban kerja, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena Ambon, Kementerian Kesehatan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah


Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Pelaksanaan Penilaian Layanan Lembaga Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Narkotika Komponen Masyarakat


Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019

Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan