Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018
Jenis: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 44

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi, satuan kerja, penambahan fungsi, perubahan nomenklatur jabatan serta kelas jabatan maka perlu dilaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

  2. berdasarkan persetujuan penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/234/M.SM.04.00/2017 tentang Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu dilaksanakan perubahan Kelas Jabatan di Arsip Nasional Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah


Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta


Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit


Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa