Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024

Penyelenggaraan Central Counterparty

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, penyelenggaraan pasar di sektor keuangan harus didukung oleh infrastruktur pasar keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi.

2. bahwa Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap infrastruktur pasar keuangan yang terintegrasi dengan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing.

3. bahwa penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan perlu dilakukan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan, memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

4. bahwa salah satu infrastruktur pasar keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah central counterparty yang merupakan infrastruktur pasar keuangan sistemik.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Central Counterparty.