Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022


Ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021
Jenis: Keputusan Presiden

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 Riyadh, tanggal 22 November 2020, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022;

  2. bahwa untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, perlu membentuk suatu panitia nasional yang melakukan serangkaian kegiatan berupa pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018

Penerimaan Negara Bukan Pajak


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi