Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023
Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional
Ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023
Jenis: Keputusan
Jenis: Keputusan
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa dalam rangka mendukung dan menindaklanjuti kesepakatan Paris Agreement pada Conference of the Parties (COP) ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Paris, serta untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,82% (tiga puluh satu koma delapan puluh dua persen) dengan usaha sendiri dan mencapai 43,2% (empat puluh tiga koma dua persen) dengan bantuan internasional, diperlukan langkah-langkah atau aksi mitigasi perubahan iklim khususnya pada sektor transportasi.
bahwa telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional perlu ditindaklanjuti dengan penetapan aksi mitigasi perubahan iklim pada sektor transportasi, yang meliputi transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan perkeretaapian.
bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga diperlukan kerja sama para pemangku kepentingan secara lebih efektif dalam pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 201 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan (RAN-GRK Perhubungan) dan Inventarisasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010 Sampai dengan Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021
Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2014
Pencabutan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-23/M-BUMN/1998 tentang Kewajiban Pelaporan Dalam Rangka Keterbukaan Bagi Anggota Direksi, Komisaris Serta Pejabat Setingkat Di Bawah Direksi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara