Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126 Tahun 2024

Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal


Ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2024
Jenis: Keputusan Menteri

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal, telah ditetapkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal.

  2. bahwa terdapat pengajuan usulan nama Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada instansi/badan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

  3. bahwa terdapat Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1030 Tahun 2023 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan penetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, sehingga perlu mengeluarkan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah


Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor


Satu Data Ombudsman Republik Indonesia


Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan


Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021