Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur


Ditetapkan pada tanggal 28 September 2018
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1530

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten Jember dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017

Operasi Pencarian dan Pertolongan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005

Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas