![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/138/2024
Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Malaria Regimen Kombinasi Berbasis Artemisinin Dan Primakuin di Wilayah Papua Dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Percepatan Eliminasi Malaria
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia terutama di wilayah Papua dan di Provinsi Kalimantan Timur sehingga diperlukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien, salah satunya melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Malaria untuk memutus rantai penularan.
bahwa berdasarkan tingkat endemisitas wilayah Papua dan Kalimantan Timur masih dinyatakan sebagai daerah endemis tinggi malaria dengan angka insiden Malaria tahunan lebih dari 5/100.000.000 penduduk.
bahwa berdasarkan rekomendasi WHO dan pembelajaran dari negara-negara di Asia, pemberian obat pencegahan massal sebagai bagian dari paket intervensi akan menurunkan kasus Malaria kurang lebih sampai dengan 50% secara cepat dan bersinambungan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Malaria Regimen Kombinasi Berbasis Artemisinin Dan Primakuin di Wilayah Papua Dan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Percepatan Eliminasi Malaria.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 274/KKI/KEP/IX/2023
Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial Subspesialis Bedah Orthognatik dan Osteodistraksi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018
Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji