Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024

Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024


Status: Diubah
Ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Diubah dengan:

  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2024
    Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

  3. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153-01-12- 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121-02-22- 01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 221-01-12- 37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05- 06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261-01-12- 15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara sesuai perintah Mahkamah Konstitusi.

  4. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 335/PK.01- BA/03/2024 tanggal 10 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengumpulan Uang atau Barang


Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024


Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan


Pedoman Stimulasi Kognitif Pada Anak Berbasis Kecerdasan Majemuk


Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari