Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Diubah dengan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Konsiderans
bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor 012/PM.05/K/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu pada huruf c dan huruf f, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling dan mengevaluasi metode pos dengan metode lain.
bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 129/PK.01-BA/03/2024 tanggal 26 Februari 2024, penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan metode Kotak Suara Keliling.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/07/2023
Proses Bisnis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional