Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2024

Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024


Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2024
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon dan tim kampanye, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum wajib menyampaikan laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 336 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

  3. bahwa berdasarkan surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 139/I/IAPI/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Data Hasil Pelatihan Profesional Berkelanjutan dan Verifikasi, disampaikan daftar kantor akuntan publik meliputi daftar akuntan publik beserta daftar nama ketua tim dan daftar nama anggota tim untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

  4. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap daftar yang disampaikan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan total kebutuhan kantor akuntan publik terdapat kekurangan anggota tim untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

  5. bahwa untuk memenuhi kekurangan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka Komisi Pemilihan Umum menempuh kebijakan mengumumkan pendaftaran kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan


Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah


Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi


Penelitian dan Pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan


Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia