Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 46/KMA/SK/III/2016

Pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial


Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. pada tanggal 1 Mei 2016 akan memasuki purnabakti (pensiun) sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;

  2. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden;

  3. bahwa agar penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar, perlu dibantu Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;

  4. bahwa Para Pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk bertugas sebagai Panitia Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Regulatory Sandbox


Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar


Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya


Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelakasana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah