Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023
Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Konsiderans
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim.
bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung.
bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas, dan tegas tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dianggap memenuhi syarat digunakan oleh Mahkamah Agung.
bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup secara seragam, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab.
bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2014
Mekanisme Pengelolaan Hibah Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2017
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1990
Bantuan Tenaga Hakim dari Peradilan Umum kepada Peradilan Agama