Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020

Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan: 14 Januari 2020
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status


Dicabut dengan:

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020
    Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa pengadilan niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang diamanatkan undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, pengadilan niaga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman harus menyelenggarakan peradilan secara tertib dan disiplin demi tegaknya hukum dan keadilan, khususnya dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

  2. bahwa untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan jajaran staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung perlu memberlakukan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya


Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air


Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang


Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009


Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara