Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020

Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kekurangan yang harus disempurnakan;

2. bahwa pengadilan niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, yang menyelenggarakan peradilan secara tertib dan disiplin demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. bahwa untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung perlu memberlakukan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;