
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022
Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi e-BERPADU
Jenis: Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Menimbang:
bahwa pengembangan aplikasi e-BERPADU merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung dalam melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana;
bahwa dalam rangka menguji coba dan melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi e-BERPADU, maka dipandang perlu menunjuk Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya pada lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan percontohan implementasi aplikasi e-BERPADU;
bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan surat nomor B/1673/VII/HUM.5./2022 tanggal 12 Juli 2022, Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat nomor B-136/A/Kti/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat nomor B/5025/PID.03/01-32/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan surat nomor PAS-UM.01.01-62 tanggal 18 Agustus 2022 mendukung uji coba dan implementasi aplikasi e-BERPADU pada tujuh wilayah pengadilan tingkat banding;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi e-BERPADU;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/14/PADG/2020
Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-the-Counter
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan Uji Kompetensi Pekerja Sosial
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah