Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 176/KMA/SK/X/2016

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 jo. Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain;

3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk kelompok kerja untuk menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;