Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 124/KMA/SK/VIII/2016

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri

1. Bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;

2. Bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya;

3. Bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, terutara dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, maka Mahkamah Agung perlu menyusun standar penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja guna menyusun strategi jangka menengah sampai panjang terkait pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

5. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung ini dipandang cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;