Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Kebijakan dengan Metode Masif, Terbuka, dan Daring
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk memastikan kualitas dan profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang analisis kebijakan, perlu menyelenggarakan pelatihan analis kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
bahwa untuk memperluas akses keikutsertaan dan memberikan fleksibilitas pada pelatihan analis kebijakan, perlu menetapkan mekanisme penyelenggaraan pelatihan analis kebijakan dengan metode masif, terbuka, dan daring.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Kebijakan dengan Metode Masif, Terbuka, dan Daring.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2023
Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah
Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 106/I/HK/2024
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/5/PBI/2009
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2016
Tata Cara Pembayaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2020
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan