Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 141/KEP/E3/2024

Penetapan Wilayah Prioritas Penggarapan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi


Ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2024
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

  2. bahwa dalam penyelenggaraan program keluarga berencana untuk meningkatkan kesertaan Keluarga Berencana modern dan penurunan unmet need perlu dilakukan perluasan jangkauan, pendekatan akses dan pemerataan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah khusus.

  3. bahwa dalam upaya meningkatkan kesertaan keluarga berencana modern dan penurunan unmet need diperlukan penetapan wilayah prioritas yang menjadi fokus garapan berdasarkan capaian program sebagai sasaran perluasan jangkauan, pendekatan akses dan pemerataan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur. menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Wilayah Prioritas Penggarapan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum


Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara


Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus


Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara