Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2022
Pedoman Penomoran Sertifikat Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial
Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022
Jenis: Keputusan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa penomoran sertifikat penyedia jas a di bidang informasi geospasial merupakan salah satu saran a untuk menjamin agar penyelenggaraan informasi geospasial menghasilkan informasi geospasial yang berkualitas.
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 tahun 2019 tentang Tata Gar a Sertifikasi Penyedia Jas a di Bidang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial menerbitkan nomor Sertifikat Kompetensi.
bahwa agar penomoran sertifikat penyedia jas a di bidang informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terlaksana secara standar, implementatif, dan akuntabel, perlu adanya pedoman yang mengatur penomoran sertifikat penyedia jas a di bidang informasi geospasial.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Penomoran Sertifikat Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2022
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2020
Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007
Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI