Keputusan Jaksa Agung Nomor 62 Tahun 2023
Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023
Jenis: Keputusan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan dan sebagai wujud kesatuan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kejaksaan, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas serta untuk memberikan motivasi dan kebanggaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu diatur dengan jelas mengenai gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2021
Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim