Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Penyampaian Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024, serta dengan memperhatikan Rekomendasi Bupati Tabalong Nomor B.960/Bup/Naker/058/11/2023 tanggal 23 November 2023, Rekomendasi Wali Kata Banjarmasin Nomor 800/2412/Diskopumker-Set/XI/2023 tentang Usulan Upah Minimum Kata (UMK) Banjarmasin Tahun 2024 tanggal 23 November 2023, Rekomendasi Bupati Tanah Bumbu Nomor P/561.1/449/NKT-K3/XI/2023 tanggal 27 November 2023, dan Rekomendasi Bupati Kotabaru Nomor 561/2027/SETDA tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dan perkembangan usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu dilakukan upaya konkrit melalui kenaikan upah yang riil.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2024
Kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Kabinet Tahun 2024
Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Kriptografi