Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1373/NAKERTRAN/2022

Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2023

Ditetapkan: 2 Desember 2022
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Dasar Hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
    Pengupahan
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
    Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
  3. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1359/NAKERTRAN/2022
    Upah Minimum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sekadau sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum.

  2. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Sekadau yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sekadau.

  3. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Sekadau telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2023, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2023 , perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Download:
Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1373/NAKERTRAN/2022PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2015

Rawa;

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 52 Tahun 2024

Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang