Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022
Upah Minimum Provinsi Tahun 2023
Ditetapkan pada tanggal 28 November 2022
Jenis: Keputusan Lainnya
Jenis: Keputusan Lainnya
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
Pengupahan - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022
Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyampaikan. rek6mendasi Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 kepada Penjabat Gubernur melalui surat tanggal 22 November 2022 Nomor 01/Depeprov/XI/2022 dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. serta produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.
bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi paling lambat pada tanggal 28 November 2022.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cukai secara Elektronik
Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.439.DKKTRANS Tahun 2022
Upah Minimum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of the Bahamas for the Exchange of Information relating to Tax Matters)
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020
Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban