Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024

Perhutanan Sosial

1. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keselestarian hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Perhutanan Sosial.

2. bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Gubernur memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial khususnya dalam hal persetujuan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan setelah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial.