Pedoman Inspeksi Mandiri (Self Assessment) Aset Fasilitas Pelabuhan oleh Penyelenggara Pelabuhan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran/awareness penyelenggara pelabuhan selaku pengguna barang milik negara terhadap kondisi aset fasilitas pelabuhan di wilayah kerja masing-masing, perlu adanya panduan dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian kondisi aset fasilitas pelabuhan melalui inspeksi mandiri (self assessment) aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pedoman Inspeksi Mandiri (Self Assessment)aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan sebagai penilaian awal kondisi eksisting fasilitas pelabuhan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023
Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2017
Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa Ruas Transmisi dari MS Pertamina Cilegon – PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Dong Jin Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk PT Majuko Utama Indonesia
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020
Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 758 Tahun 2022
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 888 Tahun 2022
Proyek Percontohan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah