Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menghadapi tren perekonomian global dan domestik, diperlukan perusahaan pembiayaan yang memiliki ketahanan dan daya saing industri.
bahwa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri, perusahaan pembiayaan harus mengadopsi strategi yang responsif dan adaptif dengan tetap memperhatikan aspek manajemen risiko dan pelindungan konsumen, serta mendorong kualitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong kinerja perusahaan pembiayaan, diperlukan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi yang berlaku secara nasional sebagai acuan dalam program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta program sertifikasi.
bahwa Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.02/2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan masih perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan industri dan regulasi terkini, sehingga perlu pembaruan kerangka kualifikasi.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/860/KPTS/013/2022
Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1124 Tahun 2022
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019