Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kepatuhan
Jenis: Keputusan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa kompleksitas kegiatan usaha sektor jasa keuangan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan.
bahwa kompleksitas kegiatan usaha sektor jasa keuangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan sehingga diperlukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha sektor jasa keuangan.
bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha sektor jasa keuangan diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post).
bahwa upaya yang bersifat preventif (ex-ante) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah di sektor jasa keuangan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha sektor jasa keuangan.
bahwa upaya kepatuhan terhadap berbagai kaidah di sektor jasa keuangan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri jasa keuangan agar dapat mendukung terciptanya iklim industri yang ideal di industri jasa keuangan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a hingga huruf e, perlu ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kepatuhan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024
Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023
Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi