Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 155/DSN-MUI/V/2023

Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowment) Syariah


Ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam kegiatan asuransi terdapat Produk Asuransi Jiwa Dwiguna, yaitu produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi terhadap peserta yang mengalami risiko kematian dan sekaligus manfaat asuransi terhadap peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi yang sudah ditentukan.

  2. bahwa asuransi jiwa yang memberi manfaat asuransi terhadap peserta yang mengalami risiko kematian, atau yang lebih dikenal dengan Produk Asuransi Jiwa Berjangka, telah diatur dalam sejumlah fatwa DSN-MUI. sementara asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi kepada peserta yang masih hidup, dikenal dengan Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni, belum ada dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) berdasarkan prinsip syariah.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Murni (Pure Endowmenr) Syariah untuk dijadikan pedoman.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu


Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek


Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas


Pengecualian dari Kewajiban Pemenuhan Standar Keselamatan Penerbangan Sipil