Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 130/DSN-MUI/X/2019
Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas
Ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2019
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Jenis: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undang-undang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.
bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut di antara tugas yang harus dilaksanakan oleh LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.
bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh LPS tidak ada perbedaan perlakuan antara Bank syariah dan Bank Konvensional.
bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas perlu memperhatikan ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) prinsip syariah.
bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2017
Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kabupaten Yalimo dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020
Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021
Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah