Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2021

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPSK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan saksi dan korban.

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penata Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban pada Instansi Pembina.

Penata Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban.


Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

  • Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yaitu melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri atas:

  1. penyiapan layanan Perlindungan darurat dan proaktif
  2. penerimaan dan penelaahan permohonan Saksi dan Korban
  3. Perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak prosedural Saksi dan/atau Korban
  4. pemberian bantuan kepada Korban

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban


Standar Kompetensi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.28 Tahun 2023

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Jabatan Pilihan


Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan melaksanakan praktik pekerjaan sosial dalam pelayanan pekerjaan sosial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, serta penyusunan dan advokasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan penerbangan khususnya pelayanan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.


Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia, dan keselamatan perkeretaapian.


Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.