Penata Kehakiman

Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp55.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp15.000/bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Penata Kehakiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Penata Kehakiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  • Penata Kehakiman Ahli Pertama (III/a dan III/b)
  • Penata Kehakiman Ahli Muda (III/c dan III/d)
  • Penata Kehakiman Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
  • Penata Kehakiman Ahli Utama (IV/d dan IV/e)

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang terdiri atas:

  1. pemantauan perilaku Hakim
  2. advokasi terhadap Hakim
  3. pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim
  4. deteksi dini
  5. penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat
  6. anotasi dan pemeriksaan
  7. persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim
  8. pendalaman kasus
  9. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung
  10. penelusuran rekam jejak

Cek tugas selengkapnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020

Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman diberikan Tunjangan Penata Kehakiman setiap bulan dengan besaran:

  • Penata Kehakiman Ahli Utama – Rp2.025.000
  • Penata Kehakiman Ahli Madya – Rp1.380.000
  • Penata Kehakiman Ahli Muda – Rp1.100.000
  • Penata Kehakiman Ahli Pertama – Rp540.000

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2022

Jabatan Pilihan

Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional TPHPI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis penyelenggaraan karantina ikan.

Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional pemberantasan tindak pidana korupsi.

Paramedik Veteriner

Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan di bawah penyeliaan Medik Veteriner.

Mediator Hubungan Industrial

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.