Penata Kehakiman
Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Penata Kehakiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
Penata Kehakiman berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman termasuk dalam klasifikasi/rumpun Hukum dan Peradilan.
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
- Penata Kehakiman Ahli Pertama (III/a dan III/b)
- Penata Kehakiman Ahli Muda (III/c dan III/d)
- Penata Kehakiman Ahli Madya (IV/a, IV/b, dan IV/c)
- Penata Kehakiman Ahli Utama (IV/d dan IV/e)
Tugas Jabatan
Tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung yang terdiri atas:
- pemantauan perilaku Hakim
- advokasi terhadap Hakim
- pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim
- deteksi dini
- penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat
- anotasi dan pemeriksaan
- persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim
- pendalaman kasus
- penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung
- penelusuran rekam jejak
Cek tugas selengkapnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Tunjangan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman diberikan Tunjangan Penata Kehakiman setiap bulan dengan besaran:
- Penata Kehakiman Ahli Utama - Rp2.025.000
- Penata Kehakiman Ahli Madya - Rp1.380.000
- Penata Kehakiman Ahli Muda – Rp1.100.000
- Penata Kehakiman Ahli Pertama - Rp540.000
Jabatan Pilihan
Penguji Sarana Perkeretaapian
Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengujian Sarana Perkeretaapian.
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
Analis Kerja Sama
Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama.
Asisten Agen Intelijen
Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen.