Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Putusan Peradilan:
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST
Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess - Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI
Banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST - Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017
Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI - Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 PK/PID/2018
Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2022
Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan Dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka, Dan Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan/atau Dana Jaminan
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2025
Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020
Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah