Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978

Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Disahkan pada tanggal 18 Desember 1978
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018

Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2021

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan


Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen