Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978

Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia


Disahkan pada tanggal 18 Desember 1978
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu diatur dengan Undang-undang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020

Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan