Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999

Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum


Disahkan pada tanggal 23 Maret 1999
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 34
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3818
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan tentang Referendum;

  2. bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1998 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, sehingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum perlu dicabut;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Undang-undang yang mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum;

  4. bahwa Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar yakni perubahan dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis harus hadir, dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2019

Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia