Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

Perkeretaapian


Disahkan pada tanggal 25 April 2007
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;

  3. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkeretaapian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam


Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019

Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015

Investasi Dana Pensiun


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/OT.140/4/2007

Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2019

Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian


Scroll to Top