Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014

Panas Bumi

Disahkan pada tanggal 17 September 2014
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585

Download:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa Panas Bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat;

  2. bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil;

  3. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagai pembangkit tenaga listrik, kewenangan penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah;

  4. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 83 Tahun 2020

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Odontologi Forensik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020

Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020

Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/39/PBI/2016

Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 100 (Seratus) Tahun Emisi 2016