Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

Penyelenggara Pemilihan Umum


Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011
Jenis: Undang-Undang
Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246

Status

Dicabut dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

  2. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti;

  3. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;

  4. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2020

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Kepulauan Anambas


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima


Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah