Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2023
Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah
Ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2023
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
Berdasarkan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083), daftar efek syariah yang memuat efek yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum atau perusahaan publik di Indonesia ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan amanat tersebut diperlukan data dan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, serta informasi tambahan lainnya yang tidak dimuat di dalam laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sebagai sumber data proses penyeleksian efek syariah berupa saham yang akan dimuat dalam daftar efek syariah.
Sehubungan dengan pelaporan oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan daftar efek syariah, perlu untuk mengatur mengenai penyampaian informasi oleh emiten atau perusahaan publik melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2009
Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2014
Tanda Pengenal Pin di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023
Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2022
Penyelenggaraan Aplikasi Layanan Tiket Bus Elektronik dalam Jaringan pada Terminal Antar Kota Antar Provinsi di Provinsi