Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017
Jenis: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Konsiderans
Menimbang:
  1. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6052) sejak tanggal 1 November 2017, selanjutnya disebut dengan POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk mengatur pelaksanaan penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2022

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa


Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2022

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019

Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital


Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum


Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik