Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022

Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

1. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6342) yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPRS serta dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan terkini, untuk mendukung kebutuhan pengawasan antara lain terkait data dan informasi oleh BPR mengenai penyediaan dana dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), dan realisasi kerjasama BPR dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/Fintech Peer-to-Peer Lending, perlu untuk mengganti ketentuan mengenai laporan bulanan BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan