Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996

Bagan Susunan Pengadilan

1. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang susunan Pengadilan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan penegasan tentang bentuk bagan susunan Pengadilan sebagai berikut.