Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009

Pembinaan Personil Hakim


Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2009
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. Dalam pertemuan Ketua Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Jakarta pada tanggal 17 dan 18 Desember 2009, diperoleh beberapa masukan berharga untuk dikembangkan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka pembinaan dan peningkatan kwalitas Hakim. Disamping pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang harus terus menerus dilakukan, kepada saudara diminta untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka upaya meningkatkan kwalitas Hakim di bawah pimpinan saudara sebagai berikut;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang


Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong


Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan


Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024


Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah